Syarat-Syarat Pendaftaran Organisasi di Kesbangpol

Adapun persyaratan pendaftaran tersebut yaitu:

1.   Surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi, yaitu Ketua dan Sekretaris;

2.      Akta pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;

3.      Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;

4.      Tujuan dan program organisasi;

5.     Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditandatangani oleh Pendiri/Pimpinan Munas/Muswil/Musyawarah Tertinggi dalam organisasi tersebut;

6.  Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya;

7.      Pas foto pengurus berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

8.      Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;

9.      Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah, dan diketahui oleh Camat Setempat (Asli);

10.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi;

11.   Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama (Permanen);

12.   Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas atau dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak  atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;

13.   Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa:

a.    Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;

b.    Tidak terjadi konflik kepengurusan;

c.  Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel  yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;

d.    Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;

e.    Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;

f.     Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang di serahkan; dan

g.    Tidak akan melakukan penyalahgunaan surat keterangan terdaftar (SKT).

14. Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;

15.   Rekomendasi dari kementerian atau SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

16.   Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan /atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja;

17.   Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.