Komite Flobamora Menggugat atau KFM-NTT Ancam Gugat Kalau Pemekaran Maumere Dipaksakan

Komite Flobamora Menggugat atau KFM-NTT, sebuah Forum Komunitas Pemuda NTT (Flores Sumba Timor) di Jakarta, menilai pemekaran Kota Maumere dengan memindahkan Ibukota Kabupaten Sikka ke Wolon Bue adalah pilihan  yang keliru.

Koordinator KFM-NTT, Roy Watu, menyatakan, pemekaran itu berbau manipulatif dan korupsi kolusi dan nepotisme. Karena, selain tetap memiskinkan masyarakat Sikka di tujuh Kecamatan di Pantai Selatan Sikka  yang secara struktur dimarjinalkan oleh Pemda, juga sama sekali tidak memperhatikan aspek rasionalisasi lainnya seperti  faktor keseimbangan rentang kendali pemerintah dan mendekatkan public service ke wilayah terisolir di selatan

Daya dukung pembangunan untuk wilayah selatan Sikka yang potensial, produktif dan sangat diperlukan untuk menunjang ekonomi masyarakat Sikka di Pantai Utara, tetap tidak diperhatikan. Warga Sikka di Pantai Selatan Sikka harus diprioritaskan dalam pemekaran Kota Maumere saat ini.

"Karena itu Komite Flobamora Menggugat mendukung sikap Tim Pembela Demokrasi Indonesia yang meminta kepada DPRD, Bupati Sikka, DPR-RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau kembali proses pemekaran Kota Maumere. Jangan sampai pemekaran nanti hanya melahirkan Kabupaten miskin baru dengan menambah angka kemiskinan baru," urai Roy kepada wartawan, Sabtu (1/3).

Kata Roy, sebetulnya pemindahan ibukota Kabupaten Sikka ke kawasan pantai Selatan Sikka sangat potensial. Namun mutlak harus didahului dengan studi kelayakan, sosilisasi dan penyuluhan, serta pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat desa yang memiliki bakat wirausaha.

"Agar ketika daerah Pantai Selatan menjadi ibukota Kabupaten, mereka sudah bisa menjadi wirausaha-wirausaha yang handal dan mampu bersaing dengan wirausaha para pendatang dari luar yang rata-rata lebih siap secara modal, keterampilan dan mental," ujarnya.

Bila Pemda dan DPRD Sikka serta Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI tetap memekarkan kota Mamuere tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat pantai selatan yang jumlahnya 7 sampai 10 kecamatan, maka Komite Flobamora NTT bersama TPDI di Jakarta akan menggugat keputusan pemerintah tersebut melalui Lembaga Peradilan***

Sumber:

http://nusantara.rmol.co/read/2014/03/01/145716/Forum-Pemuda-NTT-Ancam-Gugat-Kalau-Pemekaran-Maumere-Dipaksakan-

Read More

Pemuda Sikka Wakili Pemuda Indonesia ke Pertemuan G20 di Jerman

dok

Penyerahan-hasil Deklarasi Parlemen Muda Indonesia 2014 oleh Paulus Ronald Bogar Nono, Anggota Parlemen Muda asal NTT Kepada Menpora RI Roy Suryo di Jakarta 

POS KUPANG.COM, MAUMERE -- Paulus Ronald Bogar Nono,alumni SMAK Katolik Frateran Maumere alias SMATER Maumere mewakili anggota Parlemen Muda Indonesia guna mengikuti pertemuan G20 Young Parliamentarians Debate yang berlangsung 7-11 Mei 2014 mendatang di  Garmisch Partenkirchen, Jerman.

Pertemuan ini akan menjadi event internasional terbesar yang diselenggarakan bagi para pemimpin muda pada tahun 2014 yang mengundang lebih dari 1.200 pemimpin muda, mahasiswa dan akademisi, perwakilan dari dunia usaha dan parlemen pemerintah negara-negara G 20.

Acara ini akan menghasilkan sebuah komunike pemuda internasional yang akan menjadi input dalam pemetaan kebijakan negara-negara G 20.

Demikian prease release yang dikirim Ronald, kepada HU Pos Kupang Biro Maumere, Senin (17/3/2014)  siang.

Ronad, pemuda asal Kabupaten Sikka yang tinggal di Lokaria, Maumere,menjelaskan, dirinya terpilih menjadi wakil pemuda Indonesia di Jerman usai menghasilkan deklarasi rekomendasi kebijakan, setiap anggota Perlemen Muda Indonesia masih mengemban tugas untuk melakukan sosialisasi dan advokasi baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi dengan asistensi dari IFL.

Sosialisasi dan advokasi diharapkan dapat berdampak pada perubahan yang sistemik atas permasalahan yang sebelumnya telah ditemukan melalui konsultasi regional.

"Saya dan 33 rekan lainnya dituntut untuk mengkreasikan kampanye sosial, gerakan sosial dan juga aktif diundang dalam berbagai kesempatan sebagai representasi suara pemuda Indonesia.Lebih dari itu, agenda terdekat saya adalah didaulat sebagai perwakilan pemuda Indonesia dalam G20 Young Parliamentarians Debate (7-11 Mei 2014 , Garmisch Partenkirchen , Jerman). Acara ini akan menjadi event internasional terbesar yang diselenggarakan bagi para pemimpin muda pada tahun 2014, mengundang lebih dari 1200 pemimpin muda , mahasiswa dan akademisi , perwakilan dari dunia usaha dan parlemen pemerintah negara-negara G20. Acara ini akan menghasilkan sebuah komunike pemuda internasional yang akan menjadi input dalam pemetaan kebijakan negara-negara G20," papar Ronald.

Ia menjelaskan, Parlemen Muda Indonesia pertama kali digagas oleh IFL (Indonesian Future Leader) pada tahun 2012 dan merupakan acara 2 tahunan. Parlemen Muda Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah platform mediasi antara pemuda Indonesia dengan sistem politik di negara ini.*

Sumber :

http://kupang.tribunnews.com/2014/03/17/ronald-asal-sikka-wakili-pemuda-indonesia-ke-pertemuan-g20-di-jerman

Read More

Visi dan Misi KOMPPAS

Visi dan Misi Organisasi termaktub dalam Anggaran Dasar, sebagaimana berikut ini:

BAB III

FUNGSI, VISI & MISI

Pasal 7

KOMPPAS–SOSIALITY, berfungsi sebagai:

(1)  Wadah koordinasi dan komunikasi Pemuda di Kota Maumere dan sekitarnya.

(2)  Organisasi Kader Kepemudaan.

(3)  Basic Perjuangan Pemuda.

Pasal 8

Visi KOMPPAS–SOSIALITY :

Pemberdayaan pemuda yang militan, pluralistik, analitis-kritis, demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanistik serta kearifan lokal dalam mewujudkan masyarakat Sikka yang tercerahkan.

Pasal 9

Untuk mencapai visi tersebut, KOMPPAS–SOSIALITY  merumuskan misi :

(1)    Menghimpun dan membina pemuda di Kabupaten Sikka sesuai dengan sifat dan tujuan KOMPPAS–SOSIALITY serta peraturan perundang-undangan dan paradigma KOMPPAS–SOSIALITY yang berlaku.

(2)    Mengembangkan potensi kreatif, sosial dan budaya pemuda di Kab. Sikka.

(3)  Mempelopori  pengembangan ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan masa depan Sikka yang tercerahkan.

(4)  Berperan aktif dalam dunia kepemudaan untuk menopang pembangunan daerah serta pembangunan nasional

(5) Membangun kolektivitas/kebersamaan, solidaritas, pluralitas/keberagaman, toleransi, mempererat interaksi, memberikan informasi dan advokasi/pendampingan dalam mewujudkan Sikka yang Tercerahkan.

(6)   Memberikan kontribusi positif bagi ruang dinamika sosial di Sikka dalam mewujudkan Sikka yang Tercerahkan dengan mengedepankan sikap kritis, analitis, rasional, demokratis dan proaktif dalam menghadapi segala permasalahan/issu-issue strategis.

(7)   Membangun hubungan dan kerjasama konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan local/kebudayaan dengan tetap mempertahankan independensi.

(8)    Membangun dan mengoptimalkan jaringan kerja dengan berbagai organisasi atau institusi.

(9)   Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai Departemen sesuai dengan asaz dan visi KOMPPAS–SOSIALITY serta mewujudkan pribadi yang militan progresif dan profesional. 

(10)  Menanamkan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan humanistik.

(11)  Usaha-usaha lain yang sesuai dengan identitas dan asas organisasi serta berguna untuk daerah dan masyarakat.

Read More

Syarat-Syarat Pendaftaran Organisasi di Kesbangpol

Adapun persyaratan pendaftaran tersebut yaitu:

1.   Surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi, yaitu Ketua dan Sekretaris;

2.      Akta pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;

3.      Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;

4.      Tujuan dan program organisasi;

5.     Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditandatangani oleh Pendiri/Pimpinan Munas/Muswil/Musyawarah Tertinggi dalam organisasi tersebut;

6.  Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya;

7.      Pas foto pengurus berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

8.      Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;

9.      Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah, dan diketahui oleh Camat Setempat (Asli);

10.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi;

11.   Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama (Permanen);

12.   Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas atau dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak  atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;

13.   Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa:

a.    Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;

b.    Tidak terjadi konflik kepengurusan;

c.  Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel  yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;

d.    Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;

e.    Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;

f.     Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang di serahkan; dan

g.    Tidak akan melakukan penyalahgunaan surat keterangan terdaftar (SKT).

14. Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;

15.   Rekomendasi dari kementerian atau SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

16.   Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan /atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja;

17.   Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Read More

Struktur Organisasi KOMPPAS

KOMunikasi Pemuda PencerAh Sikka

(KOMPPAS – SOSIALITY), Maumere

 Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO):         

                          1)    Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si
                          2)   Agustinus Boy Satrio, ST
                          3)    H. Abdul Natsir Rodja, SH 

                  Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO):

                  1.    Briptu Dedi Sumarlan Yusuf

                  2.    Briptu Rahmat IIahi              

                  3.    Muhamad Jafar, S.Kpn

                  4.    Muhamad Hasri, Amd. Kom

BADAN PENGURUS HARIAN (BPH)

                     Ketua Umum          :   Patangari, S.Kom

                     Wakil Ketua           :   Syahril Ramadhan, SKM

                     Sekretaris Umum   :   Farouk Abdu, SE

                     Wakil Sekretaris    :   Citra, SKM

                     Bendahara Umum  :   Siti Anggrainy, AMAK

                  BIDANG-BIDANG

Bid. Advokasi & Humas                                  Bid. Edukatif & Kaderisasi

1. Eduardus Bram Kopong (Ketua)                     1. Kamaludin (Ketua)

2. Vinsensius Ariston, ST                                  2. Habibi Pua Brekang, ST        

3. Gregorius Christison B, SH                           3. Junaidin, S.Sos   

4. Muhamad Rahim                                         4. Jimmi Sanggu

5. Rasdin                                                       5. Rizky Pratama

6. Siti Leiha                                                   6. Maria Astiana Wati Lawi

                                                                              

Bid. Pemberdayaan Ekonomi                          Bid. Kerohanian & Pluralisme

1. Iqnasius Fabianus Nong, S.Sos (Ketua)            1. Muhamad Iqbal, S.Pd (Ketua)

2. Christian Keraf, ST                                      2. Fajar Dwi Arisanto, Amd

3. Nur Khalik Majid, S.Pd                                 3. Harun Al-Rasyid, S.Pd

4. Muhamad Taufik                                          4. Soekarno, S.Kom

5. Rian Hidayat Muchlis                                    5. Siti Rahma

6. Siti Hatija                                                   6. Heribertus Contantinus Ndori

Bid. Kesehatan & Lingkungan Hidup               Bid. Seni & Budaya

1. Muhamad Yusuf, S.Psi (Ketua)                      1. Siti Arafah Baharuddin, S.Pd (Ketua)

2. Ma’mun Bahri, SKM                                     2. Muhamad Amril, SIP

3. Siti Aminah, S.Kep, Ners                             3. Saiful Azhar

4. Nur Azizah, Amd. Kep                                 4. Andi Najib

5. Nursan Rismawati, Amd. Keb                       5. Stefanus Hendra Gunawan Ade

6. Sariati Karta Ningsih, S.Pd                           6. Lolita Candida

Read More

Selayang Pandang Kabupaten Sikka

Nama Resmi	:	Kabupaten Sikka
Ibukota	:	Maumere
Provinsi	:	NUSA TENGGARA TIMUR
Baras Wilayah	:	Utara: Laut Flores Selatan: laut Sawu Barat: Kabupaten Ende Timur: Kabupaten Flores Timur
Luas Wilayah	:	1.731,90 Km2
Jumlah Penduduk	:	300.041 Jiwa
Wilayah Administrasi Website	: :	Kecamatan : 21, Kelurahan : 13, Desa : 147 http://www.sikkakab.go.id/

(Permendagri No.66 Tahun 2011)

Sejarah

Dahulu kabupaten sikka merupakan Onder Afdeling yang kemudian menjelma menjadi "swapraja sikka" ( provinsi sunda kecil). Swapraja Sikka diperintah oleh seorang raja yang memerintah secara turun temurun.Raja-raja yang pernah mengepalai Kerajaan Sikka adalah :

1. Jaman Pemerintahan Portugis :

• Raja Don Alesu Ximenes da Silva
• Ratu Dona Ines ( putri Raja Don Alesu Ximenes da Silva)
• Raja Djudje Mbako I, yang terkenal dengan sebutan " Mbako Kikir Hiwa" artinya "Mbako Sembilan Jari"
• Raja Prispin da Silva
• Raja Don Luis Mbia da silva
• Raja Thomas Mbo I 

2. Jaman Pemerintahan Belanda :

• Raja andreas djati da silva : 1874 - 1898
• Raja Mbako II : 1898 - 1902
• Raja J. Nong Meak da Silva : 1902 - 1922
• Raja Don Thomas Ximenes da Silva : 1922 - 1947
• Raja Don Thomas Ximenes da Silva : 1947 - 1954
• Raja P.C.X. da Silva : 1954 - 1958

Sejak pemerintahan Raja J. Nong Meak da Silva  tahun 1902, maka sistem sentralisasi pemerintahan kerajaan masa lampau mulai di rubah dengan sistim desentralisasi.
Pada masa pemerintahan Raja Don Thomas yang dinobatkan sebagai raja Sikka pada tanggal 21 November 1923, maka sistim pemerintahan dijalankan dengan sistim pemencaran kekuasaan atau desentralisasi, sebagaimana yang di terapkan oleh raja sebelumnya.

Struktur pemerintahan kerajaan pada saat itu, raja dibantu oleh :

1. Dewan mo'ang 'liting puluh" atau sepuluh anggota dewan kerajaan
2. Di bawah raja dan dewan tersebut ada semacam kepala distrik / gameente
yang disebut kapitan
3. Dalam wilayah gameente terdapat kampung - kampung yang masing - masing

di kepalai oleh seorang kepala adat atau di sebut tana puang

Sistim Kerajaan - Kerajaan sebelumnya :

1. Raja dan kapitan - kapitannya
2. Mo'ang 'liting puluh ( sepuluh tuan sebagai dewan perwakilan rakyat)
3. Mo'ang mangun lajar ( pemegang gading/bala mangun)

Dalam sistim sentralisasi pemerintahan, kapitan adalah merupakan suatu dewan yang terdiri dari 5 orang yaitu :

1. Kapitan Moor : pengurus keadilan/kehakiman
2. Kapitan Salaf : pengurus pertanian dan perdagangan
3. Kapitan Guarda : pegawai pribadi raja
4. Kapitan Alvares : pengurus keamanan
5. Kapitan Pontera : pengurus peperangan

Disamping kabinet ada pula " dewan penasehat" terdiri dari :

1. Teniti generaal : tuan tanah
2. Kumendati : syahbandar
3. Morenho : dewan gereja

Selanjutnya dengan sistim desentralisasi oleh Raja J. Nong Meak da sSlva, maka sistim pemerintahannya adalah sebagai berikut :

1. Raja memegang kekuasaan tertinggi
2. Kapitan (kekuasaannya di bawah raja)

Ada 17 orang kapitan dengan batas kekuasaan masing - masing (wilayah haminte). Dengan berlakunya undang - undang nomor 69 tahun 1958 (lembaran negara RI tahun 1958 nomor 122) tentang pembentukan daerah tingkat I bali, NTB dan NTT maka pada tanggal 1 maret 1958, daerah swapraja dijadikan DAERAH TINGKAT II dengan ibukotanya MAUMERE dengan kepala daerah pertama pada masa itu adalah D. P. C. ximenes da silva. Penyelengaraan pemerintahannya di dasarkan atas undang - undang nomor I tahun 1957 tentang pokok - pokok pemerintahan daerah.

Pada tahun 1967 daerah tingkat II sikka di ganti namanya menjadi " kabupaten sikka" dengan kepala daerahnya Laurensius Say. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 22 pebruari 1962 Nomor pem.66/1/2 maka wilayah Kabupaten Sikka di bagi atas 5 buah kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Maumere
2. Kecamatan Nita
3. Kecamatan Talibura
4. Kecamatan Kewapante
5. Kecamatan Paga

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 20 juni 1963 nomor pem.66/1/32 maka wilayah Kecamatan Kewapante dan Nita dimekarkan menjadi :

1. kecamatan Kewapante : - Kecamatan Kewapante, Kecamatan bola
2. kecamatan Nita : - Kecamatan Nita, Kecamatan lela

Dengan adanya Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok pemerintahan di daerah, maka sebutan nama " DAERAH KABUPATEN SIKKA " diganti menjadi " Kabupaten Daerah Tingkat II sSkka " dengan penerapan azas "dekonsentrasi". Prinsip otonomi yang di anut adalah " otonomi yang nyata dan bertanggung jawab ". Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka waktu itu adalahLaurensius Say.

Wilayah Swapraja Sikka dibagi dalam gemeente - gemeente. Tiap - tiap gemeente dikepalai oleh seorang gemeente yang disebut : "KAPITAN", yang tugasnya adalah mengkoordinir kampung - kampung.

Tahun pembentukan Kabupaten Sikka adalah Tahun 1958.
Nama bupati pertama sampai sekarang adalah sebagai berikut :
1. D. P. C. ximenes da silva (1958 - 1960)
2. Paulus Samador da cunha (1960 - 1967)
3. Laurensius Say (1967 - 1977)
4. Drs. Daniel Woda Palle (1977 - 1988)
5. Drs. A. M. Conterius (1988 - 1993)
6. Alexander Idong (1993 - 1998)
7. Drs. Paulus Moa ( 1998 - 2003)
8. Drs. Alexander Longginus (2003 - 2008)

9. Drs. Sosimus Mitang (2008 - sekarang)

Tahun 1992 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1992, tanggal 26 Mei 1992, ditetapkan pembentukan Kecamatan Alok dengan ibukota Maumere.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 tahun 2000, tanggal 9 oktober 2000, maka dibentuk Kecamatan Mego dengan ibukota Lekebai, Kecamatan Waigete dengan ibukota Waigete, dan Kecamatan paluE dengan ibukota Uwa.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 tahun 2005 tanggal 5 september 2005,dibentuk Kecamatan Magepanda dengan ibukota Magepanda sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Nita.

pada 2007 dilakukan Pemekaran Kecamatan Talibura, Kawapante, Bola, Alok, Maumere dan Kecamatan paga. Hasil pemekaran kecamatan dimaksud, yaitu :

• Pembentukan Kecamatan Waiblama sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 tahun 2007 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Talibura.
• Pembentukan Kecamatan Alok Barat dan Kecamatan Alok Timur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 tahun 2007 yang merupakan pemekaran Kecamatan Alok dan penggabungan beberapa desa dari Kecamatan Maumere.
• Pembentukan Kecamatan Koting sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 tahun 2007 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Maumere.
• Pembentukan Kecamatan Tana Wawo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 tahun 2007 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan paga.
• Pembentukan Kecamatan Hewokloang dan Kecamatan Kangae sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 tahun 2007 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kawapante
• Pembentukan Kecamatan Doreng dan Kecamatan Mapitara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 tahun 2007 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bola.

Hal - hal krusial dalam pemekaran diatas, yaitu :

• Pengabungan beberapa desa dari Kecamatan Maumere ke Kecamatan Alok dan Kecamatan Alok Timur.
• Pemindahan ibukota Kecamatan Kewapante dari Waipare ke Kewapante.
• Perubahan nama Kecamatan Maumere menjadi Kecamatan Nelle.

Arti Logo

Lambang Daerah Kabupaten Sikka mempunyai makna sebagai berikut :

1. Mencerminkan latar belakang keagungan KEBUDAYAAN DAERAH Kabupaten Sikka.
2. Mencerminkan keadaan geografis yang terdiri dari : kepulauan dan daratan yang bergunung - gunung serta potensi ekonomi yang meyakinkan.
3. Mencerminkan semangat dan cita - cita rakyat untuk menciptakan manusia yang adil dan makmur dengan tetap berpegang teguh dengan pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara indonesia.

Arti Gambar Lambang Daerah:

1. Motif sarung adat yang di ambil adalah satu motif sarung yang tertua di tana Ai / PALUE disebut "TIPA TOLA/ WUA WELA" di Sikka Krowe di sebut PA TOLA dan di Lio unsur patola terdapat dalam "LAWO REDU".

2. Emas yang menjadi tumpuan tangkai padi dan kapas adalah emas perhiasan yang di Palue di sebut "KOMA" di Tana Ai dan di Sikka Krowe di sebut "BAHAT TIBU" sedangkan di Lio di sebut "OME MBULI".

3. lidah api sebanyak tujuh buah. angka tujuh merupakan angka magis yang berarti berkesinambungan.

Nilai Budaya

Ibu kota Sikka ialah Maumere yang terletak menghadap ke pantai utara, laut Flores. Konon nama Sikka berasal dari nama suatu tempat dikawasan Indocina. Sikka dan dari sinilah kemungkinan bermula orang berimigrasi kewilayah nusantara menuju ke timur dan menetap disebuah desa pantai selatan yakni Sikka. Nama ini Kemudian menjadi pemukiman pertama penduduk asli Sikka di kecamatan Lela sekarang. Turunan ini bakal menjadi tuan tanah di wilayah ini.

Pelapisan sosial dari masyarakat Sikka. Lapisan atas disebut sebagai Ine Gete Ama Gahar yang terdiri para raja dan bangsawan. Tanda umum pelapisan itu di zaman dahulu ialah memiliki warisan pemerintahan tradisional kemasyarakatan, di samping pemilikan harta warisa keluarga maupun nenek moyangnya. Lapisan kedua ialah Ata Rinung dengan ciri pelapisan melaksanakan fungsi bantuan terhadap para bangsawan dan melanjutkan semua amanat terhadap masyarakat biasa/orang kebanyakan umumnya yang dikenal sebagai lapisan ketiga yakni Mepu atau Maha.

Secara umum masyarakat kabupaten Sikka terinci atas beberapa nama suku; (1) ata Sikka, (2) ata Krowe, (3) ata Tana ai, desamping itu dikenal juga suku-suku pendatang yaitu: (4) ata Goan, (5) ata Lua, (6) ata Lio, (7) ata Ende, (8) ata Sina, (9) ata Sabu/Rote, (10) ata Bura.

Mata pencaharian masyarakat Sikka umumnya pertanian. Adapun kelender pertanian sbb: Bulan Wulan Waran - More Duru (Okt-Nov) yaitu bulan untuk membersihkan kebun, menanam, menyusul di bulan Bleke Gete-Bleke Doi - Kowo (Januari, Pebuari, Maret) masa untuk menyiangi kebun (padi dan jagung) serta memetik, dalam bulan Balu Goit - Balu Epan - Blepo (April s/d Juni) masa untuk memetik dan menanam palawija /kacang-kacangan. Sedangkan pada akhir kelender kerja pertanian yaitu bulan Pupun Porun Blebe Oin Ali-Ilin (Agustus - September).

Read More

Alas Pikir Kehadiran KOMPPAS

Bertapak dari dinamika sosial yang terjadi secara vertikal, menyebabkan terbentuknya gerakan-gerakan pemuda di tingkat Nasional, Regional dan Daerah hadir mengiringi dinamika tersebut dengan satu tekat mengimbangi perubahan yang sengaja dihembuskan oleh kelompok elitis, politisi dan pemodal yang merasa segalahnya bisa dikendalikan atau bangsa Indonesia muda dirubah grafik perubahanya setiap saat. Di mana itu semua berupa langkah guna menentukan eksistensi bangsa yang memiliki jati diri di era globalisasi. Fenomena tersebut ternyata merubah sebuah paradigma generasi bangsa sebagai tongkat estafet untuk mewarisi sejarah ke-Indonesiaan. Fase demi fase fenomena perubahan di segala lini tidak dapat lagi dibendung setiap gerakan-gerakan kepemudaan yang muncul menyatakan diri komunitas independen, oposisi dan peginspirasi masyarakat dua’afa (masyarakat lemah). Fenomena tersebut berlangsung tanpa batasan waktu bahkan tidak ada satu gerakan pemudapun yang memprediksikan dengan berbagai teropong ilmiah. Yang demikian bisa deketahui dalam sejarah kebangsaan kita dari era orde baru ke era reformasi (1998), sampai sekarang belum dapat dipetakan konflik fertikalnya selaku pemuda khususnya di rana parlemen bahkan ketimpangan ekstra parlemen yang belum terobati dan semakin genting. Sesungguhnya ada hembusan udara kemerdekaan baru pada bangsa ini ketika orde baru dipangkas dari kekuasaan empuknya, namun reformasi begitupun ternyata tidak bisa dikatakan zona hijau menghimpun kehidupan masyarakat kepada asal habitatnya untuk menghirup udara kesejukan terhindar dari polarisasi global.

Gambaran singkat sejarah kelam yang terjadi beruntun di tengah-tengah bangsa kita mingilhamkan pemuda khususnya KOMPPAS (KOMunikasi Pemuda Pencerah Sikka) hadir mengeksistensikan diri menjadi lembaga independen berbasiskan pemuda menyambut perubahan yang terjadi di daerah yaitu sistem sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah). Adapun kami adalah organisasi yang menghimpun pemuda yaitu berdasarkan kesamaan historis, geografis dan nilai-nilai kearifan lainya. Kabupaten Sikka adalah salah satu Kabupaten Kota Maumere/MOF (Maumere of Flores) yang kaya akan SDM-nya, KOMPPAS kemudian hadir sebagai pengorganisir Sumber Daya Pemudanya. Maka selaku generasi penentu gerak zaman patut berpartisipasi baik pikiran maupun tenaga, mencurahkan potensi organisatoris yang mandiri, kreatif, loyal dan militansi untuk berafiliasi dalam menjawab hajatan masyarakat sekarang maupun akan datang. Kami menyadari ketertinggalan atau kekurangan yang harus di penuhi oleh Pemerintah lewat kebijakan kolektif, sehingga peranan dari semua elemen-elemen integral (stake holder) dalam upaya membangun daerah perlu diperhitungkan.

Maka KOMPPAS (KOMunikasi Pemuda Pencerah Sikka) Maumere, lahir dari sebuah landasan pijak diatas sebagai wadah plural-nasionalis-independen, mencermati dan berupaya menyatukan presepsi terhadap masalah yang menghinggap pada semua lini. 

“Ilmu harus diburu untuk ilmu itu sendiri. Ilmu tidak boleh menjadi kesenangan untuk diri sendiri. Orang-orang yang memiliki nasib baik untuk terjun dalam pencarian ilmu, pertama-tama harus menempatkan pengetahuannya demi kepentingan kemanusiaan. BEKERJA DEMI KEMANUSIAAN !”

 (Karl Marx) 

Read More